HONGKONG, KOMPAS.com - Ratusan aktivis Hongkong mengelilingi kantor-kantor pemerintahan setempat hari Jumat (8/1/10) sebagai bentuk protes atas rencana pembangunan rel KA yang menghubungkan Hongkong dengan Guangzhou di daratan China.
Para pengunjuk rasa meneriakkan kata-kata "tak ada kereta api" dan menolak proyek senilai 8,6 miliar dollar Hongkong itu. Rel KA itu merupakan bagian dari jaringan nasional KA berkecepatan tinggi di China, yang memungkinkan orang melakukan perjalanan dari Hongkong ke Guangzhou melalui Shenzhen dalam waktu 48 menit, hanya setengah perjalanan yang ditempuh saat ini.
Pemerintah setempat mengatakan, proyek ini sangat penting untuk mempercepat hubungan ekonomi antara Hongkong dan kota-kota utama di China. Konstruksi rel KA ini diharapkan selesai sekitar tahun 2015.
Para pendemo mempertanyakan mengapa masyarakat tidak mengetahui secara rinci rencana ini dan mengapa biayanya sangat mahal. Para pengunjuk rasa menyebutkan proyek ini hanya menguntungkan pengembang, sedangkan penduduk desa yang terkena sepanjang rute KA itu harus direlokasi.
Juru bicara pengunjuk rasa, Mirana Szeto kepada AFP menegaskan, masyarakat tidak banyak tahu informasi mengenai proyek ini. "Apa yang kita lihat saat ini adalah kurangnya konsensus mengenai isu dan ketidaktahuan masyarakat. Kami membutuhkan lebih banyak informasi dan membutuhkan lebih banyak waktu untuk berdebat - lebih demokratis dan proses transparan demi masa depan yang berkelanjutan," kata Mirana.
Alan Leong, anggota Parlemen mengatakan pemerintah menangani masalah ini secara, "tidak profesional, tidak adil, dan tidak menarik." Leong mempertanyakan mengapa proyek ini sangat mahal. Perlu ada alternatif oleh para pemikir independen untuk dapat menyelamatkan puluhan miliar dollar Hongkong, uang para pembayar pajak. Leong juga melihat sejumlah anggota dewan yang punya kepentingan dalam proyek ini.
"Beberapa kolega saya dalam dewan ternyata adalah direktur non-eksekutif sejumlah perusahaan yang menunjukkan minat menawarkan pekerjaan kepada pemerintah. Beberapa lainnya memiliki lahan yang masuk dalam rute yang diusulkan," ungkap Leong.
Sejumlah media melaporkan, 800 polisi siaga mengantisipasi kekhawatiran penguasa setempat akan berulangnya pawai demokrasi yang diikuti ribuan orang pada Hari Tahun Baru pekan lalu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar